Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sudah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga, sekaligus daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 kepada para kepala daerah. Penyerahan berikut dilakukan secara simbolis di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11).
Disampaikan oleh Presiden Joko Widodo didalam pidatonya, bahwa situasi international saat ini penuh dengan ketidakpastian. “Dampak pergantian iklim makin lama nyata, potensi krisis dan resesi pun tak kunjung mereda. Sehingga aku mengidamkan mengingatkan kepada kita seluruh untuk tetap waspada.” Untuk itu, kepada para pejabat yang hadir, Presiden Joko Widodo mengingatkan beberapa hal perihal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pertama, anggaran yang sudah diberikan mesti digunakan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Tak lupa, selamanya utamakan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian realisasi penggunaan anggaran mesti dilakukan sesegera mungkin, mulai Januari 2024 mendatang. Terakhir, selamanya antisipasi ketidakpastian, pemerintah mesti lincah didalam mengadapi perubahan-perubahan yang ada. “Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah duit rakyat. Sehingga kita mesti fokus pada hasil dan berikan manfaat secara maksimal kepada rakyat,” tegas Presiden Joko Widodo dikala berikan anjuran perihal pelaksanaan APBN 2024. APBN 2024 dirancang sanggup bertahan hadapi dinamika gejolak ekonomi global, dengan fokus pada lima bidang prioritas, yakni 1) prioritas bidang pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber energi manusia (SDM) yang berdaya saing dan sanggup beradaptasi; 2) prioritas bidang kesehatan, diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi proses kesehatan; dan juga 3) prioritas bidang bantuan sosial, diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan juga kemiskinan esktrem, membangun SDM didalam jangka panjang, dan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian, 4) prioritas bidang infrastruktur, diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan Pembangunan didalam rangka peningkatan kapasitas mengolah dan energi saing, dan 5) prioritas bidang ketahanan pangan, diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan. Dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, untuk tahun 2024, target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Angka ini dapat dicapai lewat optimalisasi dan melindungi iklim investasi di tengah ketidakpastian global. “Belanja pemerintah pusat dapat diarahkan untuk perbaikan mutu SDM yang dapat memakan lumayan besar alokasi anggaran APBN. Belanja negara 2024 dimaksudkan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan menolong reformasi birokrasi dan juga aparatur negara,” ucap Menkeu. Di sisi lain, TKD yang dialokasikan pada tahun ini sebesar Rp857,6 triliun, di mana berjalan kenaikan 5,3 % dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini dimaksudkan untuk menolong penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah, khususnya untuk guru dan tenaga kesehatan. Hal ini menjadi usaha untuk meningkatkan service publik di daerah, menolong operasional sekolah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, dan juga untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. “2024 adalah tahun paling akhir pemerintahan di periode ini, aku harap anggaran yang diberikan sanggup dioptimalkan. Tuntaskan agenda pembangunan yang sudah direncanakan tetapi belum terselesaikan, untuk memperkuat pondasi bagi pemerintahan yang dapat datang,” pungkas Presiden Joko Widodo. Digitalisasi Pengesahan DIPA Dijelaskan oleh Menkeu Sri Mulyani, bahwa penyerahan DIPA dan TKD 2024 dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. APBN 2024 dilakukan lewat proses digitalisasi. Mulai dari perencanaan anggaran sampai penandatanganan dilakukan secara elektronik. Proses usaha pengesahan dokumen anggaran sebelum akan digitalisasi mengikuti 12 bagian yang terlalu rumit. Saat ini cuma 4 bagian dan gunakan aplikasi digital Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Penetapan penandatanganan DIPA secara elektronik dapat tersertifikasi dan menjadi tidak benar satu usaha dari sisi penjaminan keamanan dan penjaminan kenirsangkalan pada mereka yang punyai otoritas anggaran. Upaya menjamin segi keamanan informasi yang menjamin informasi tidak sanggup disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima (kenirsangkalan) sumber energi juga dapat menjamin keamanan data dan informasi. Hal berikut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal tersebut, menurut Menkeu, diinginkan sanggup meningkatkan tata kelola dengan kemudahan dan kenyamanan proses penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran dari percetakan dan penggunaan kertas, mewujudkan green budgeting, dan juga meningkatkan keamanan dokumen dan data. Program Prioritas Bantuan Pendidikan Kemendikbudristek Terkait belanja prioritas 2024, dijelaskan bahwa alokasi dana untuk bidang pendidikan adalah sebesar Rp665,0 triliun. Kemendikbudristek sendiri mengelola dana sebesar Rp98,9 triliun yang dapat diprioritaskan untuk program-program perluasan mesti studi dan bantuan pendidikan, didalam rangka menolong transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, pada peluang lalu di Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2023 memberikan rasa menerima kasih atas dukungan-dukungan Presiden sepanjang ini didalam bidang pendidikan, khususnya perihal kebijakan dan gerakan Merdeka Belajar. Berikut adalah target dan alokasi dana untuk program prioritas pendidikan di tahun 2024. Program Indonesia Pintar (PIP) ditargetkan untuk 18.594.627 juta siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,4 triliun. KIP Kuliah ditargetkan untuk 985.577 mahasiswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,9 triliun. Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) ditargetkan untuk 3.943 siswa dengan alokasi sebesar Rp107 juta. Program Beasiswa Afirmasi lpo88 Pendidikan Tinggi (ADik) ditargetkan untuk 9.276 mahasiswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,7 miliar. Selain itu, usaha peningkatan kompetensi guru dilakukan lewat program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Bantuan Operasional Satuan (BOS) Pendidikan dialokasikan sebesar Rp59,4 triliun dengan rincian BOS sebesar Rp53,8 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp4 triliun, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp1,6 triliun. Pada tahun 2024 pemerintah juga mengalokasikan tunjangan kepada guru ASND sebesar Rp56,6 triliun dengan rincian Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp53.3 triliun, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) sebesar Rp1,3 triliun, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebesar Rp2 triliun. Alokasi tunjangan berikut sudah pertimbangkan kenaikan gaji pokok ASND sebesar 8 % pada tahun 2024. Kemudian, didalam rangka peningkatan SDM dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, pemenuhan layanan prasarana pendidikan diwujudkan lewat program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2024, DAK Fisik Bidang Pendidikan dialokasikan sebesar Rp15,29 triliun untuk pemenuhan layanan prasarana di 12.626 satuan pendidikan seluruh Indonesia, untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB dan SMK.
0 Comments
Leave a Reply. |